RAKORNAS PKH 2014 DI TARAKAN KALTARA

By | Mei 29, 2014

 20140522_200709[1] Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Keluarga Harapan (PKH)Tahun 2014 Wilayan Indonesia Tengah telah dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 Mei 2014 bertempat di Tarakan Plaza Hotel, Jl. Yos Sudarso No. 12 Tarakan Kalimantan Utara yang dibuka langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dengan ditandai penyerahan PKH Award pada empat katagori yaitu:

– Dukungan dana shering tertinggi tingkat provinsi

– Dukungan dana shering tertinggi tingkat kabupeten/kota

– Perhatian Pemda terhadap Pendamping PKH

– Operator terbaik

1. Peserta Rakornas:

a. Kepala Bappeda Provinsi se Wilayah Indonesia Tengah

b. Kepala Dinas Sosial Provinsi se Wilayah Indonesia Tengah

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se Wilayah Indonesia Tengah

d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se Wilayah Indonesia Tengah

e. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi se Wilayah Indonesia Tengah

f. Korwil Pendamping PKH Provinsi se Wilayah Indonesia Tengah

g. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota se Wilayah Indonesia Tengah

2. Materi dan Penyaji:

a. Arahan sekaligus Pembukaan oleh Menteri Sosial;

b. Riview PKH tahun 2013 dan Persiapan Pelaksanaan PKH tahun 2014 oleh Dirjen Linjamsos Kemensos;

c. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Bappenas;

d. Pelaksanaan Resertifikasi Peserta PKH kohor 2007 dan 2008 serta Persiapan Pelaksanaan Resertifikasai PKH kohor 2009 oleh TNP2K;

e. Komplementaritas Program Dayasos dan Gulkin bagi Peserta PKH oleh Dijen Dayasos dan Gulkin;

f. Komplementaritas Program Kesehatan bagi Peserta PKH dalam mewujudkan MDGs oleh Kemenkes;

g. Bantuan Siswa Miskin bagi Peserta PKH oleh Kemendikbud;

h. Jaminan Kesehatan Nasaional bagi Peserta PKH sebagai PBI oleh BPJS Kesehatan;

i. Pelaksanaan PKH dalam mewujudkan Good Gavermance oleh Irjen Kemensos;

j. Targenting Kepesertaan PKH 2015 oleh BPS.

a. C. TINDAK LANJUT:

RUMUSAN RAKORNAS PKH WILAYAH INDONESIA TENGAH

TAHUN 2014 DI TARAKAN

I. Pemanfaatan Basis Data Terpadu Pada Program Perlindungan Sosial yang Komprehensif Bagi Peserta PKH.

1. Bupati atau Walikota menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk menggunakan basis data terpadu tentang Tim Verifikasi data terpadu dengan melibatkan BPS diperkuat SK Kepala Daerah;

2. Hasil data PPLS 2014 yang dilakukan oleh BPS sebelum dikirim ke Pusat harus diverifikasi terlebih dahulu oleh daerah;

3. Menerbitkan SK Bupati atau Walikota tentang data penerima program perlindungan sosial secara komprehensif;

4. Diterbitkan Keputusan Presiden tentang mekanisme dan prosedur program perlindungan sosial secara komprehensif yang berbasis data terpadu;

5. Diterbitkan Peraturan Bupati/Walikota tentang perluasan kewenangan TKPKD;

6. Perlu dituangkan dalam Permendagri penyusunan APBD untuk penguatan anggaran program perlindungan sosial secara komprehensif;

7. Diterbitkan regulasi tentang keterlibatan dunia usaha dalam program perlindungan sosial secara komprehensif.

II. Komplementaritas Program Kesehatan dan Pendidikan dalam Rangka Implementasi Perlindungan Sosial Yang Komprehensif.

1. Penyempurnaan lembaga PKH mengikutsertakan kementerian/ lembaga terkait;

2. Jamkesda tetap ada sampai tahun 2018 (sampai semua peserta PKH sebagai PBI);

3. Program pusat tetap berjalan, dana sharing APBD digunakan untuk yang tidak tercover dalam APBN;

4. Peserta PKH mendapatkan Program Kecakapan Hidup dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga keluar dari PKH bisa berdaya mempunyai ketrampilan;

5. Kemensos mendaftarkan peserta PKH sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam BPJS Kesehatan;

6. Perlu adanya penguatan Tim Koordinasi PKH baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Monitoring secara terpadu.

III. Sosialisasi dan Sinergitas persiapan pelaksanaan PKH pada lokasi pengembangan tahun 2014

1. Surat Keputusan Kelembagaan PKH Kabupaten/Kota mengacu pada Buku Pedoman Kelembagaan PKH tahun 2013;

2. Dana sharing Kabupaten/Kota mengacu kepada surat dari Kementerian Sosial no.093/LJS.JS.BLTB/01/2014;

3. Dana sharing dirinci dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);

4. Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota mempersiapkan materi rapat Tim Koordinasi Teknis PKH;

5. Perlu adanya data kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan PKH secara komprehensif;

6. Rapat Tim Koordinasi Teknis dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan sekali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *