Monthly Archives: April 2011

PROSEDUR ADOPSI ANAK

PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) :

 

1.   Dasar PP No. 54 Th. 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

 2.   Dasar Peraturan menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tanggal. 19 Oktober 2009.
Ada beberapa jenis Pengangkatan anak :

I.      Secara Adat kebiasaan, dimohonkan penetapannya pengadilan untuk status anak dan  kepastian  hukum sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

II.    Secara langsung  calon anak angkat langsung dari orang tua kandung dengan uraian singkat  sbb :

A.Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Provinsi melalui Disnakertransos 

   dan mengisi blanko 2 dengan persyaratan sbb :

Pasal. 5

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administrasi Calon Anak Angkat  (CAA) yang meliputi :

  1. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA ;

  2. copy kartu keluarga orang tua CAA ; dan

  3. kutipan akta kelahiran CAA.

                                                                   Pasal 20

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA) meliputi :

  1. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuk Calon Anak Angkat (CAA).

  2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;

  3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;

  4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

  5. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 ( lima) tahun;

  6. tidak merupakan pasangan sejenis;

  7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

  8. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

  9. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;

  10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

  11. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;

  12. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan

  13. memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Pasal 21.

(1) Persyaratan administrasi Calon Orang Tua Angkat (COTA), yaitu harus melampirkan :

  1. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah ;

  2. surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialias Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;

  3. copy akta kelahiran COTA ;

  4. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat ;

  5. copy surat nikah/akta perkawinan COTA ;

  6. copy kartu keluarga dan KTP COTA ;

  7. copy akta Kelahitan CAA ;

  8. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA ;dan/surat pernyataan penghasilan (blanko) ;

  9. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup ;              (copy contoh blanko).

  10. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak ; (copy contoh blanko).
  11. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya ; (copy contoh blanko).
  12. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hal dan kebutuhan anak ; (copy contoh blanko).
  13. surat pernyataan tertulis di atas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak ; (copy contoh blanko).
(1)  Persyaratan administrasi COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Blangko diterima lengkap, ada kunjungan rumah dengan tujuan untuk mendata sesuai blanko

     yang ada (blanko baku) oleh petugas sosial dan dan hasionya disetujui oleh Kadin.

     akertransos.

C. Permohonan lengkap dikirim ke Dinas Sosial Provinsi untuk mendapatkan SK tentang

     Pemberian Ijin Pengangkatan Anak.

D. Setelah surat ijin ditetapkan ke oleh Dinas Sosial Propinsi, Disnakertransos menyampaikan ke

     Pengadilan Negeri Kebumen sekaligus permohonan dipanggil/diundang untuk mendapatkan

     penetapan status hokum anak.  

   

Keterangan :

    Disnakertransos Kabupaten Kebumen tidak mengatur mengenai batas waktu dan biaya.

III.           Melalui Lembaga Pengasuhan Anak :

Calon Anak Angkat harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak, adapun      persyaratan sama dengan pengangkatan anak secara langsung.

IV.          Oleh COTA (Calon Orang  Tua Angkat) yang salah seorang warga Negera Asing.

V.            Antara Warga Negara Indonesia dengan Negera Asing.

VI.          Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar Wilayah Indonesia.

   

Apabila belum jelas silahkan datang ke kantor kami.
Terima kasih
Kepala Bidang Sosial

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Kabupaten Kebumen,

MUH ROSYID, S.Pd., M.M.Pd.

Pembina

NIP. 19590627 198303 1 005
Kunjungi kami r3m1ck.us
                         alternatedesign.asia
                         gamespedia.org                              
                         onlyfor.info
                         tourismbestplace.com
                         filepython.com

MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA SOSIAL DI JAWA TENGAH

Sosialisasi Kebijakan dan Program Penanggulangan Bencana Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa pada tanggal 24 s.d 27 April 2011 bertempat di Wisma Langen Wedharsih Lerep Ungaran Semarang, dengan hasil sebagai berikut:


I.            MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA SOSIAL DI JAWA TENGAH

Oleh BPBD Povinsi Jawa Tengah

A.      Hal-hal terpenting dalam pergeseran paradigma :

1.       PB tidak terfokus pada saat terjadi bencana tetapi lebih pada keseluruhan aspek : sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana (manajemen risiko)

2.       Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh Pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah

3.       PB. Menjadi urusan bersama antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan

B.      Penanganan Konflik

1.       Serangkaian kegiatan  yang dilakukan secara sistematis dan terencana  dalam situasi dan peristiwa sebelum, pada saat maupun sesudah  terjadi  konflik

2.       yang  mencakup  kegiatan 

a.         pencegahan konflik,

b.        penghentian konflik dan

c.         pemulihan pasca konflik. 

C.      Pencegahan Konflik

1.       Memelihara kondisi damai di masyarakat.

2.       Mengembangkan penyelesaian  perselisihan  secara damai;

3.       Meredam potensi konflik;

4.       Mengembangkan  sistem peringatan dini.

D.      Penghentian Konflik

1.       Penghentian kekerasan.

2.       Pernyataan status keadaan konflik.

3.       Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau

4.       Bantuan pengerahan sumber daya  TNI.

E.       Penghentian Kekerasan

1.       Koordinasi dan Komando POLRI.

2.       Kegiatan Penghentian: pemisahan kedua kelompok dan perampasan senjata.

3.       Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menghentikan konflik: menetapkan demarkasi, menetapkan zona konflik, melarang melakukan kegiatan tertentu, melarang berkumpul.

F.       Penanganan Darurat Penyelamatan Korban

1.       Tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Daerah

2.       Pengkajian secara cepat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan  kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan,

3.       penegakan hukum, pengaturan mobilitas orang.

G.     Rekonstruksi

1.       Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik daerah konflik;

2.       Penegakan hukum;

3.       Pemulihan dan pemerataan aset dan akses pendidikan, kesehatan serta mata pencaharian;

4.       Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik;

5.       Perbaikan  berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;

6.       peningkatan sikap toleransi  dan kerukunan antarkelompok dan golongan masyarakat yang berkonflik;

7.       pengembangan berbagai proses dan sistem yang dapat  meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya  keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan;

8.        pemberdayaan masyarakat menuju perecepatan proses rekonstruksi.

H.     Rehabilitasi

1.       Pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan keamanan serta ketertiban.

2.       Perbaikan dan pengembangan lingkungan/daerah perdamaian.

3.       Peningkatan pendidikan toleransi dalam upaya pembangunan perdamaian.

4.       Mendorong terciptanya relasi sosial yang adil bagi kesejahteraan masyarakat berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat

5.       Mendorong optimalisasi fungsi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik.

6.       Mendorong terbukanya partisipasi masyarakat untuk perdamaian.

7.       Pemulihan sosial psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan.

8.       Mengembangkan bentuk-bentuk resolusi konflik untuk memelihara kelangsungan perdamaian

9.       Penegakan aparat hukum dan pemerintahan yang bersih.

10.   Penguatan terciptanya kebijakan publik yang mendorong pembangunan perdamaian berbasiskan hak-hak masyarakat.

11.   penguatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perdamaian dan rekonsiliasi, pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak keperdataan, dan pemulihan pelayanan pemerintahan.

G. Kelembagaan Penyelesaian Konflik

*        Melalui Pranata Adat dan Pembentukan Komisi Penyelesaian Konflik Sosial

H.   Lembaga Adat Penyelesaian Konflik

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui peran lembaga-lembaga adat yang sudah ada.

  2. Pengertian mengakui, artinya bahwa pemerintah menghargai dan mengakui semua putusan lembaga adat mengenai penyelesaian suatu konflik sosial.

 

I.      Peranserta Masyarakat

  1. Hak peran serta.

  2. Bentuk Peranserta (Pembiayaan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban, dan/atau, bantuan tenaga).

  3. Peranserta masyarakat internasional.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta dalam masyarakat dengan PP.

 

II    PERANAN DAN FUNGSI PMI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA SOSIAL

Oleh PMI Jawa Tengah

A.      Bencana Sosial

Konflik umumnya akibat ketidakadilan/kesenjangan alami (migrasi)  antara pendatang dan penduduk asli, maupun oleh kebijakan pemerintah yang mengabaikan keadilan ekonomi, politik, hukum dan dalam distribusi apapun.


B.      Akar Masalah Konflik

1.       Belum mau meyakini bahwa majemuk itu indah, elok dan niscaya

2.       Kurang mampu mengolah perubahan atau transisi dari Otoritarian ke Demokrasi

3.       Tabiat yang belum berubah: The winner takes all

4.       Tidak memahami kondisionalitas masyarakat dalam masa trsnsisi, misalnya;  cara berpikirnya, paradigma dan perilakunya

5.       Proses menuju Demokrasi  tidak secepat membalik telapak tangan

6.       Tidak mau belajar dari kasus terdahulu dan dijadikan lesson learned

C.      SDM untuk Kesiapsiagaan Bencana PMI se Jawa Tengah

1.       Pengurus  se Jateng :  9.635   org (1 Prov dan 35 Kab/Kota dan 378 Kecamatan)

2.       Karyawan Markas /Kantor : 253  org

3.       KSR/Satgana dari 35 Kab/Kota : 3.820  org

4.       TSR dari  35 Kab/Kota : 1.634  org

5.       PMR dari 35  Kab/Kota : 82.292  org

6.       UTD dan Poliklinik di  37 tempat : 492  org

7.       Satgana Ad Hoc PMI Jateng : 75  0rg

D.      Ketika Bencana Terjadi

1.       Ingat: Kita harus menolong orang yang paling membutuhkan, tanpa membedakan apapun.

2.       (PMI Kab/Kota) : segera menghubungi Kepolisian (koordinasi) untuk menerima dan memberikan informasi tentang apa yang telah dan akan dilakukan PMI.

3.       Jika skala bencana besar, segera nelaporkan ke Polda dan Polri untuk minta dukungan penanganan Tanggap Darurat Bencana Sosial

4.       Segera menyiapkan anggota KSR (Korps Sukarela), TSR (Tenaga Sukarela), yang sudah terlatih dalam berbagai bidang (PP, Evakuasi, RFL dll) dan juga minta support tenaga dari PMI Kab/Kota tetangga melalui PMI Provinsi, jika diperlukan.

5.       Menugaskan Tim Satgana (Satuan Siaga Bencana) yang beranggotakan semua elemen relawan: Pengurus, Karyawan yang tergabung dalam KSR, TSR dll dengan membagi tugas sesuai kapasitas atau keahlian masing-masing.

6.       Membuat laporan terus menerus kepada organisiasi induk untuk ditindak lanjuti.

7.       Tim Prioritas adalah: PP (Pertolongan Pertama), Evakuasi, membuat tenda      darutat untuk pengungsian, pembagian bantuan pangan, sandang,dapur       umum, assessment (pencatatan korban), PSP (trauma centre) dan RFL      (menyatukan keluarga yang terpisah).


8.       Meningkatkan kerjasama dengan semua unsur media massa, misalnya kalangan surat kabar, radio dan televisi.

9.       Memberi penerangan seluas-luasnya tentang penanan para relawan dalam kondisi bencana kepada masyarakat termasuk apa yang harus mereka lakukan, di mana tempat Posko, tempat penampungan, DU, pusat pengobatan, pusat pembagian relief dll.

10.   Mendirikan Pos Penerangan untuk menghimpun dan menyebarkan informasi dan dilengkapi dengan foto dokumentasi.

11.   Melaporkan rutin pertanggungjawaban Korlap ke Pusat sesuai Juklak.


III  DATA KEBENCANAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

Oleh Biro Bina Sosial Sekda Povinsi Jawa Tengah

Pergub Nomor 78 tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Tengah

A.      Besarnya Bantuan.

  1. Korban meninggal dunia Rp. 4.000.000,-

  2. Luka berat Rp. 3.000.000,- per orang

  3. Pemilik atau penyewa rumah yang roboh dan musnah Rp. 5.000.000,-

  4. Pemilik atau penyewa rumah yang rusak berat      Rp. 4.000.000,-

  5. Tempat Ibadah Roboh/Musnah Rp. 10.000.000,-

  6. Tempat Ibadah yang rusak berat Rp. 5.000.000,-

B.      Daerah Rawan Banjir

1.       Brebes,                 11. Sukoharjo,  

2.       Pekalongan,       12. Surakarta,

3.       Kendal,                 13. Karanganyar,

4.       Semarang,           14. Purworejo,

5.       Demak,                  15. Kebumen,

6.       Kudus,                  16. Banyumas,

7.       Pati,                       17. dan Cilacap 

8.       Blora,

9.       Grobogan,

10.   Sragen,

C.      Daerah Rawan Kekeringan

1.       Brebes,                 11. Sukoharjo,

2.       Pekalongan,       12. Surakarta,

3.       Kendal,                 13. Karanganyar,

4.       Semarang,           14. Purworejo,

5.       Demak,                 15. Kebumen,

6.       Kudus,                  16. Banyumas,

7.       Pati,                       17. Cilacap,

8.       Blora,                     18. Wonogiri

9.       Grobogan,

10.   Sragen,

D.      Daerah Rawan Longsor

1.       Brebes,

2.       Pemalang,

3.       Pekalongan,

4.       Banjarnegara,

5.       Temanggung,

6.       Wonosobo,

7.       Purworejo,

8.       Banyumas,

9.       Cilacap, dan

10.   Karanganyar serta

11.   Kota Semarang


E.       Daerah Rawan Gunung Berapi

1.       Gunung Merapi (Kab. Klaten, Magelang, Boyolali);

2.       Gunung Slamet (Kab. Purbalingga, Banyumas, Tegal, Brebes, Pemalang);

3.       Gunung Sindoro (Kab. Wonosobo, Temanggung);

4.       Gunung Sumbing (Kab. Wonosobo, Temanggung);

5.       Gunung Lawu (Kab. Karanganyar);

6.       Pegunungan Dieng (Kab. Wonosobo, Purbalingga, banjarnegara).

F.       Daerah Rawan Tsunami

1.     Kabupaten Cilacap;

2.     Kabupaten Kebumen;

3.     Kabupaten Purworejo;

4.     Kabupaten Wonogiri;

G.     Daerah Rawan  Gempa

1.       Kabupaten Cilacap;

2.       Kabupaten Kebumen;

3.       Kabupaten Purworejo;

4.       Kabupaten Wonogiri;

5.       Kabupaten Klaten.


IV  KESERASIAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT  (KSBM)

Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

LOKASI, BENTUK BANTUAN DAN KEGIATAN

  1. Lokasi

          1. Daerah yang pernah mengalami bencana sosial

          2. Daerah rawan bencana sosial

          3. Wilayah konsentrasi korban bencana sosial    

  1. Bentuk bantuan

1.    Bantuan dalam bentuk uang tunai

2.    Bantuan untuk masyarakat di Desa/Kelurahan berdasarkan  musyawarah, bukan untuk perorangan

3.    Bantuan diwujudkan dalam kegiatan fisik dan non  fisik

C. Bentuk kegiatan

          1. Kegiatan fisik

a.       Pembuatan/rehabilitasi jalan desa yang bukan menjadi sasaran PU/Pemda

b.      Rehabilitasi sarana ibadah

c.       Pembuatan talut/tanggul/gorong-gorong

d.      Pembangunan balai pertemuan warga

e.      Pembuatan lapangan olah raga

f.        Rehabilitasi saluran air lingkungan

g.       Pengadaan sarana air bersih ( MCK, sumur umum,pipanisasi )

h.      Pembuatan keranda dan tempat persemayaman

i.         Pembuatan sarana penerangan lingkungan

j.        Pembuatan tugu keserasian sosial

2.       Kegiatan non fisik

Aksi bersama dalam bentuk padat karya dengan dana maksimal 2 % dari jumlah bantuan keserasian sosial atau Rp. 2.000.000 selama 6 bulan

3.       Kegiatan penunjang

Merupakan kegiatan yang melekat pada bidang tugas pelaksana yaitu untuk operasional forum keserasian sosial sebesar Rp. 5.000.000,-

D.      Indikator Keberhasilan

1.       Tersalurkannya bantuan Keserasian Sosial.

2.       Termanfaatkannya bantuan yang telah disalurkan.

3.       Terjalinnya Keserasian Sosial, Keharmonisan di masyarakat Wilayah sasaran.

4.       Terciptanya Keserasian Sosial di Masyarakat.

5.       Terwujudnya Ketahanan Sosial.

V.     PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011 SERTA PRIORITAS

PEMBANGUNAN BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL MENUJU TAHAP PERCEPATAN TAHAP II

   Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

A.      PENANGANAN BENCANA

1.       Pra bencana

    1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana alam

    2. Pemantapan TAGANA

    3. Pengembangan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sosial

    4. Deteksi dini daerah rawan bencana sosial

    5. Sarasehan kearifan lokal daerah rawan bencana sosial

2.  Saat bencana

    1. Penyelenggaraan dapur umum

    2. Bantuan pemenuhan bantuan dasar

    3. Pendirian posko dan tempat pengungsian

    4. Pengerahan TAGANA

3.       Paska bencana

    1. Penyiapan tempat penampungan sementara korban bencana

    2. Pemugaran rumah yang masih dapat diperbaiki

    3. Bantuan Bahan Bangunan Rumah [BBR]

B.      HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN TAHUN 2011

1.       Seksi pkba & sosial

a.       Laporan kejadian bencana tepat waktu dan akurat

b.      Kejadian bencana dengan korban kurang dari 20 menjadi tangggungjawab Kabupaten/Kota,  jumlah korban sampai dengan 30 menjadi tanggungjawab Provinsi, dan selebihnya diatas 30 menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial RI

c.       Korban yang dapat dimintakan bantuannya adalah korban  kejadian pada tahun anggaran berjalan

d.      Buffer Stock untuk kesiapsiagaan bencana diperuntukkan bagi korban bencana yang akan datang

e.      Buffer stock harus dilaporkan secara berkala dan bantuan yang sudah disalurkan untuk segera dipertanggungjawabkan

f.        Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota agar dimanfaatkan dalam keadaan darurat (emergency)

g.       Pengoptimalkan Tagana dalam penanganan bencana

2.       Seksi ktk & pm

a.       Pekerja Migran yang sudah pulang ke daerah asal agar didata dan ditindaklanjuti, diberdayakan dengan pelatihan ketrampilan dan atau bantuan stimulan modal Usaha Ekonomis Produktif agar tidak muncul lagi permasalahan yang sama

b.      Data PMKS by name by addres haruslah selalu di update

c.       KTK & Pekerja Migran mengalami masalah psikologis, exploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi dari pihak manapun perlu perlindungan [perlu adanya shelter di daerah Kabupaten/Kota

d.      Calon pekerja migran langsung berhubungan dengan agen/calo, sehingga pemerintah daerah dan instansi terkait sulit melakukan pemantauan secara menyeluruh

e.      Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan KTK & pekerja migran belum tersedia secara merata di daerah sehingga upaya perlindungan pekerja migran tidak dapat dilakukan secara mendasar

f.        Pembentukan Satgas Kab/Kota perlu untuk perlindungan para pekerja migran. Para pekerja migran harus lapor ketika berangkat atau datang ke Kepala Desa


4.       Seksi pub & ujs

a.       Masih terdapat penyelenggaraan Undian Gratis berhadiah di Kabupaten/Kota belum melakukan perizinan ke Kementerian Sosial RI dan hanya diberikan rekomendasi oleh Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan undian

b.      Untuk kegiatan Askesos tahun 2011 maka Kabupaten/Kota sudah dapat mengusulkan lembaga-lembaga yang dipandang layak menjadi penyelenggara selanjutnya akan diseleksi untuk ditetapkan sebagai penyelenggara

c.       Pengelola Askesos agar menyerahkan laporan triwulan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

d.      Bagi pengelola Askesos yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun dan jumlah peserta 200 orang dapat diusulkan untuk memperoleh tambahan bantuan dengan membuat proposal

e.      Walaupun program BKSP sekarang sudah tidak ada, namun pelaksana BKSP masih harus tetap melanjutkan penyantunannya dan tetap melaporkan kegiatannya karena bantuan kepada PMKS non potensial tersebut adalah bantuan tetap dan berkelanjutan

f.        Kebijakan bidang Banjamsos pada tahun 2011 dan selanjutnya haruslah dipertajam dengan memprioritaskan dan fokus  dalam bentuk upaya preventif dan kesiapsiagaan, deteksi dini, mitigasi dan upaya pencegahan lainnya

g.       Penajaman kebijakan bidang Banjamsos dengan mengembangkan jaringan sosial di tingkat Desa/Kelurahan dengan melibatkan unsur masyarakat secara langsung

h.      Komitmen yang kuat untuk melaksanakan kegiatan APBN dan APBD secara bertanggungjawab atas dasar akuntabilitas dan transparansi

i.         Merumuskan dan mengimplementasikan mekanisme koordinasi dan jaringan kerja antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan

j.        Mengevaluasi capaian kinerja dalam pelayanan dan pemberian bantuan sosial ke masyarakat


VI     SISTEM KETAHANAN KEBAKARAN LINGKUNGAN

Dinas  Kebakaran Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

A.      Kendaraan  bermotor  pengguna isyarat  dan  sirene  (UU   Lalu-lintas  N0.22/ 2009 psl 6). Hanya  dapat  digunakan  pada  kendaraan  bermotor :

  1. Peetugas  POLRI.

  2. Pengawalan TNI.

  3. Pengangkut Tahanan.

  4. Pemadam Kebakaran.

5.       Ambulance.

  1. Palang Merah.

  2. Penanganan Bencana.

8.       Pengikut Jenasah.

B.      Pengutamaan  Petugas (UU Lalu-lintas  N0.22 / 2009. psl.  104  ayat  1).

  1. Memberhentikan  arus  lalu-lintas  dan  

2.       Pengguna   jalan.

  1. Memerintahkan  pengguna  jalan 

4.       Untuk  jalan  terus.

  1. Mempercepat  arus  lalu-lintas.

  2. Memperlambat  arus  lalu-lintas.

5.       Mengalihkan  arus  lalu-lintas.




C.      Perioritas   Kendaraan   (UU Lalu-lintas  N0.22 / 2009. psl.   134).

  1. Pemadam   kebakaran  yang sedang  bertugas.

2.       Ambulance  pengangkut  orang  sakit.

  1. Kendaraan  untuk  memberikan  pertolongan  pada  kecelakaan  lalu-lintas.

  2. Kendaraan  pimpinan  lembaga  negara  republik indonesia.

  3. Kendaraan  pimpinan  dan  pejabat  negara  asing serta  lembaga  international  yang  menjadi tamu  negara.

  4. Iring-iringan  pengantar  jenasah.

Konvoi  dan / atau  kendaraan  untuk  kepentingan tertentu  menurut  kepentingan  petugas kepolisian  negara  republik  indonesia.


Kepala Bidang Sosial

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Kabupaten Kebumen,




MUH ROSYID, S.Pd., M.M.Pd.

Pembina

                                                                              NIP. 19590627 198303 1 005

Kunjungi kami r3m1ck.us
                         alternatedesign.asia
                         gamespedia.org                              
                         onlyfor.info
                         tourismbestplace.com
                         filepython.com

PENANGANAN PMKS DI KAB. KEBUMEN

PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN

Disampaikan pada

Kegiatan Work Shop Anak Tahun 2011

Di Gedung PKK Kab. Kebumen

Selasa , 19 April 2011

MUH ROSYID,S.Pd.,M.M.Pd.

(Kepala Bidang Sosial)

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL 
KABUPATEN KEBUMEN

JL. KUTOARJO, KM. 5  KEBUMEN

Tlp./Fak: 0287 381462


PEMBANGUNAN BIDANG KESOS DI KAB. KEBUMEN

I.                    PENDAHULUAN

           
Pembangunan  Kesejahteraan Sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan  dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa  Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi  segenap bangsa  Indonersia dan seluruh  tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan kemedekaan, perdamaian abadi dan keadailan sosial.
Permasalahan kesejahteraan social yang berkembang  dewasa ini menunjukkan  bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya  secara layak karena  belum memperoleh  pelayanan sosial  dari Negara. Akibatnya  masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani  kehidupan secara  layak dan bermartabat.
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia     Tahun 1945 mengamanatkan Kewajiban Negara untuk memelihara Fakir Miskin  dan Anak terlantar. Bagi fakir miskin  dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 Pemerintah dan Pemeritah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara  dalam menjamin  terpenuhinya  hak atas kebutuhan  dasar Negara yang miskin dan tidak mampu.
Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan,  keluarga,  organisasi keagamaan, organisasi  sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial  maupun  lembaga kesejahteraan sosial  asing demi terselnggaranya  kesejahteraan sosial yang terarah , terpadu dan berkelanjutan.
Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang  Kesejahteraan Sosial (sebagai pengganti Undang-Undang No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kesejahteraan Sosial), bahwa perubahan Undang-undang ini untuk menjamin terpenuhinya  kebutuhan dasar warga Negara  serta untuk  menghadapi tantangan  dan perkembangan kesejahteraan sosial  di tingkat lokal, nasional dan global.  Di dalam Undang-undang ini diatur tentang pemenuhan hak atas kebutuhan  dasar, penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial secara komptrehensif dan professional  serta perlindungan masyarakat. Disini juga diataur tentang pendaftaran  dan perizinan  serta sanksi  administratratif  bagi lembaga  yang menyelenggarakan  kesejahteraan sosial, Dengan demikian, penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  dapat memberikan  keadilan sosial bagi warga Negara untuk dapat hidup layak dan bermartabat.
Sasaran garap pembangunan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) dimana sampai saai ini yang belum tertangani masih cukup tinggi, disamping adanya tuntutan masyarakat agar penangnan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) secara cepat, tepat, akuntable dan transparan, sehingga perlu penanganan yang terkoordinasi dan komprehensif.

 

 

Disamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) sebagai sasaran garap,  Pembangunan kesejahteraan sosial juga tidak terlepas dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai penunjang kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga  atau kelompok  masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan  atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya  dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan  yang serasi  dan kreatif  dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya  (jasmani, rohani, sosial)  secara memadai, layak  dan wajar.
Menurut Departemen Sosial RI pada Tahun 2009 Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  (PMKS) terdiri dari 26 Jenis yaitu :
1.            Anak Balita Terlantar;
2.            Anak Terlantar ( AT);
3.            Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah ( AKTK );
4.            Anak Nakal (AN);
5.            Anak Jalanan (AJ);
6.            Anak Cacat (AC);
7.            Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);
8.            Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (WKTK);
9.            Lanjut Usia Terlantar (LUT);
10.         Lanjut Usia yang Menjadi Tindak Kekerasan/Diperlakukan salah (LUKTK);
11.         Penyandang cacat (PENCA) : Cacat Fisik, Mental dan cacat Ganda (Fisik dan Mental);
12.         Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis);
13.         Penyandang HIV/ AIDS;
14.         Tuna Susila (TS)
15.         Pengemis (PG);
16.         Gelandangan (GL);
17.         Bekas Narapidana (Bekas BNP);
18.         Korban Penyalahgunaan Napza (KPN);
19.         Pekerja Migran Bermasalah (PM);
20.         Keluarga Fakir Miskin (KFM);
21.         Keluarga Berumah Tak Layak Huni (KBTLH) ;
22.         Keluarga yang bermasalah Sosial Psikologi (KBSP);
23.         Keluarga Rentan;
24.         Komunitas Adat terpencil  (KAT);
25.         Korban Bencana Alam (KBA);
26.         Korban Bencana Sosial (KBS);
Dari 26 Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada untuk Kabupaten Kebumen ada 1 (satu ) Jenis PMKS yang tidak ditemui di Kab. Kebumen yaitu Komunitas Adat Terpencil (KAT) / Masyarakat terasing.
Sedangkan  Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)  terdiri dari :
1.            Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
2.            Organisasi Sosial (Orsos);
3.            Karang Taruna (KT);
4.            Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS);
5.            Dunia Usaha (DU);
6.            Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);

 

Berkembangnya masalah sosial  termasuk meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) akibat  dari berbagai krisis , konflik sosial bencana alam dan gejala disintegrasi sosial, Kenakalan remaja (perkelahian antar pelajar), penyalahgunaan obat terlarang, HIV/AIDS dll, membutuhkan penanganan secara komprehensif  dan menyuluruh.

II.     Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial meliputi :

1.   Rehabilitasi Sosial;
2.   Jaminan Sosial;
3.   Pembersdayaan Sosial;
4.   Perlindungan Sosial
Keterangan :

1.        Rehabilitasi Sosial : Proses Refungsionalisasi  dan pengembangan  untuk memungkinkan  seseorang mampu  melaksanakan fungsi sosialnya  secara wajar  dalam kehidupan masyarakat.
Dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan  kemampuan seseorang  yang mengalami disfungsi social agar dapat melaksanakan  fungsi sosialnya secara wajar.
Dilaksanakan secara  persuasive, koersidf, baik faslam keluarga , masyarakat maupunpanti sosial.
2.        Perlindungan Sosial : Semua upaya  yang diarahkan  untuk mencegah  dan menanganai  resiko  dari guncangan  dan kerentanan sosial .
3.      Pemberdayaan Sosial : Semua upaya yang diarahkan  untuk menjadikan  warga Negara  yang mengalami  masalah  sosial  mempunyai daya sehingga  mampu memenihi kebutuhan dasarnya.
Dimaksudkan untuk  memberdayalkan seseorang, keluarga , kelopmpok  dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan social  agar mampu memenuhi kebutuhannya sevcara  mandiri,
Meningkatkan peran serta  lembagaatau perseorangan  sebagai potensi  dan sumber daya dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial
4.     Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga  untuk menjamin  seluruh rakyat  agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya  yang layak.
Dimaksudkan untuk menjaminfakir miskin , anak yatim  piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, mental, eks penderita  penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan  social ekonomi  agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.ksejahteraan social. Dan menghargai pejuang perintis kemerdekaan  dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
Dibberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial  dan bantuan langsung berkelanjutan.
III.    Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial dilakukan  berdasarkan Asas:

          a.       Kesetiakawanan;

Adalah : Dalam penyelenggaraan  kesejahteraan sosial  harus dilandasi  oleh kepedulian  sosial untuk membantu orang yang membutuhkan  pertolongan  dengan  empati dan kasih saying.
          b.       Keadilan;

Adalah : Dalam penyelenggaraan kesejahtreraan sosial  harus  menekankan  kepada aspek  pemerataan  sosial  harus menekankan  pada aspek pemerataan  tidak diskriminatif dan keseimbangan antara  hak dan kewajiban          
c.       Kemanfaatan;
Adalah :  dalam penyelenggaran kesejahteraa sosial  harus  memberi  memberi manfaat  bagi peningkatan  kualitas hidup warga Negara.
          d.       Keterpaduan;

Adalah :  Dalam penyelenggaraan kesejahteraabn social  harus mengintegrasikan   berbagai komponen  yang terkait  sehingga  dapat berjalan  secara terkoordinir dan sinergis.
          e.       Kemitraan;

Adalah : Dalam menanganai masalah  kesejahteraan sosial  diperlukan kemitraan  antara Pemerintah  dan masyarakat , Pemerintah sebagai Penanggung jawab dan masyarakat  sebagai mitra  Pemerintah  dalam  menangani  permasalahan kesejahteraan sosial  dan peningkatan  kesejahteraan sosial.
          f.       Keterbukaan;

Adalah : Memberikan akses yang seluas-luasnya  kepada masyarakat  untuk mendapatkan  informasi  yang terkait  engan penyelenggaraan  kesejahteraan social.
          g.       Akuntabilitas;

Adalah : Dalam setiap  penyelenggarakan  kesejahteraan sosial  harus  dapat dipertanggungjawabkan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundangan-undangan.
          h.       Partisipasi;

Adalah : Dalam setiap penyelenggaraan  kesejahteraan sosial harus melibatkan  seluruh  komponen masyarakat.
          i.        Profesionalitas;

Adalah : Dalam  setiap penyelenggaraan  kesejahteraan sosial  kepada masyarakat  agar dilandasi  dengan profesionalisme  sesuai dengan  lingkup tugasnya  dan dilaksanakan se optimal mungkin,

          j.       Berkelanjutan;

Adalah : Dalam menyelengarakan  kesejahteraan sosial  dilaksankan  secara berkesinambungan sehingga  tercapai kemandirian.
IV.     Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan :

a.       Meningkatkan  taraf Kesejahteraan, kualitas  dan kelangsungan hidup;
b.       Memulihkanfungsi sosial  dalam rangka mencapai kemandirian;
c.       Meningkatkan ketahanan  sosial  masyarakat  dan mencegah  dan menangani  masalah kesejahteraan sosial;
d.       Meningkatkan kemampuan . kepedulian  dan tanggung jawab sosial  dunia usaha  dan penyelenggara  kesejahteraan sosial  secara melembaga  dan berkelanjutan;
e.       Meningkatkan kemampuan  dan kepedulian  masyarakat  dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
f.        Meningkatkan kualitas  manajemen  penyelenggaraa kesejahteraan soscial .
V.      Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial  ditujukan  kepada :

          a.       Perseorangan;
          b.       Keluarga;
          c.       Kelompok;
          d.       Masyarakat
Penangananyanya diprioritaskan  kepada mereka  yang memiliki kehidupan  yang tidak  layak  secara kemanusiaan  dan memiliki kriteria masalah sosial yang menyangkut :
a.            Kemiskinan;
b.            Keterlantaran;
c.            Kecacatan;
d.            Keterpencilan;
e.            Ketunaan Sosial  dan penyimpangan  perilaku;
f.             Korban Bencana dan /atau
g.            Korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi.
  
Contoh Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi antara lain :
Ø    Keterlantaran meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik mental dan sosial yakni : – balita terlantar; anak remaja terlantar termasuk anak jalanan dan pekerja anak ; – lansia terlantar.
Ø    Kecacatan meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya yakni : tuna daksa, tuna netra, tunarungu wicara tuna grahita cacat ganda dan cacat akibat penyakit kronis.
Ø    Ketunaan Sosial meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosial akibat ketidakmampuannya melakukan penyesuaian sosial terhadap lingkungannya yakni : tuna susila, anak yang berkonflik dengan hukum /nakal , bekas narapidana korban penyalahgunaan narkoba gelandangan pengemis dan orang terkena HIV/AIDS.
Ø  HIV/AIDS merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahterasan Sosial yang merupakan penyakit yang melanda dunia termasuk Indonesia, yang cara penularannya melalui hubungan seksual, transfusi darah yang tercemar HIV, Jarum suntik atau alat tusuk lain bekas dipakai pengidap HIV/AIDS yang tidak disterilkan dengan benar dan melalui ibu hamil pengidap HIV kepada janin yang sedang di kandungnya.

Ø  HIV/AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan akan tetapi mempunyai dimensi luas dilihat dari segi implikasi dan konsekuensi ekonomi sosial, psikologik pertahanan keamanan, kebudayaan, ketahanan sosial dan kelang- sungan pembangunan nasional khusunya terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

 

 

Ø  Penanggulangan HIV/AIDS memerlukan komitmen yanng tinggi  pada semua tingkatan dari berbagai sektor pemerintah terkait dan masyarakat serta memerlukan strategi terpadu di dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Ø  Pemerintah Kabupaten Kebumen yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mempunyai Komitmen yang tinggi dalam pencegahan HIV/AIDS dengan kelompok sasaran para Peyandang masalah kesejahteraan sosial yang rentan terhadapmpenularan HIV/AIDS.
Sistem penanganan  Penyandang maslah kesejahteraan sosial melalui sistem dalam Panti maupun luar panti.  (dalam masyarakat)

VI. Dasar Hukum sebagai acuan atapun pedoman dalam melaksanakan

     kegiatan  Usaha Kesejahteraan Sosial  antara lain :

>   Undang Undang No 11 Tahun 2009  tentang Kesejahteraan

      Sosial

> Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mnyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Nasioanal  yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang dasar 1945, Penyandang Cacat merupakan  bagian masyarakat Indonesia  yang juga memiliki  kedudukan, hak dan kewajiban  dan peran yang sama. 
>  PP No. 43 Tahun 1998 , bahwa setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah  dan atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas  yaitu kemudahan-kemudahan bagi penyandang cacat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Semua itu  sebagai upaya untuk melibatkan  secara aktif penyandang cacat  dalam keseluruhan  tahapan dan proses pembangunan .
> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa Kesejahteraan Anak  adalah suatu kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin petumbuhan dan perkembangannya dengan wajar  baik secara rohani, jasmani maupun sosial sehingga Usaha Kesejahteraan Anak adalah usaha Kesejahteraan Sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak lebih lanjut disebutkan bahwa  Hak-Hak Anak antara lain :
1.  Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasrkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2.  Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3.      Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam
      kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4.      Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan  dan perkembangan nya dengan wajar.
Contoh Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan :
Sistem penanganan  rehabilitasi  penyandang cacat dapat melalui sistem dalam Panti maupun luar panti. Salah satu upaya penanganan penyandang cacat luar panti adalah melalui kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK )
Sistem Panti :

Ø  Dengan mengirimkan para penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) ke Panti Rehabilitasi

         Contoh :1). Anak berkebutuhan khusus di Panti Petirahan Baturaden;

  2). Gelandangan Pengemis & Orang Terlantar ke PK Mardiguno   

       Prembun;

 3).  Penyandang Cacat Tuna Netra dan Rungu Wicara kita kirim ke

       PTNTRW Purworejo;

4).   Penyandang Cacat Tubuh ke BBRSBD dr. Soeharso surakarta;

5).   Lanjut Usia Terlantar ke Panti werdha di Kutoarjo;

Sistem Luar Panti:

Contoh: 1).   Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Penyandang

                   Cacat Tubuh di Desa Tlogorejo, Kec. Bonorowo   (Th.2009);

2).  Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Anak Jalanan

     di  Kec. Ayah (Th. 2010);

3).  Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan anak Terlantar di

      Kec. kebumen;

4).  Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Anak Nakal di Kec.

      Prembun

Kepala Bidang Sosial

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Kabupaten Kebumen,




MUH ROSYID, S.Pd., M.M.Pd.

Pembina

NIP. 19590627 198303 1 005

Kunjungi kami di:

 gamespedia.org                              

PERUBAHAN BATIK TULIS SEBAGAI PRODUK UNGGULAN KEBUMEN

MERENCANAKAN PERUBAHAN

BATIK TULIS SEBAGAI PRODUK UNGGULAN KEBUMEN

DI DESA TANURAKSAN

                                                                                    

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Manajemen Perubahan dan Inovasi

Dosen : MUH ROSYID, S.Pd.,M.M.Pd

Oleh 

Nama              :    AGUS FENDI R.

NIM                :    080055575

Semester         :    VI (Enam) B

E-mail             :    agusfendir@yahoo.co.id

Tayang           :    16-04-2011

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)

PUTRA BANGSA

Program Studi Manajemen (S1)

Kebumen

2011

BAB I

PENDAHULUAN

Batik bisa disebut kain bercorak, batik berasal dari kata “tik” (bahasa Jawa) yang mengandung arti erat hubungannya dengan jenis pekerjaan yang halus, lembut, dan kecil dan tidak terlepas dari unsur keindahan. Batik juga bisa berarti menitikkan malam (lilin) dengan canting sehingga berbentuk suatu corak, pola, atau gambar dari susunan titik dan garis yang telah dibuat.

Seni membatik ini telah dimiliki bangsa Indonesia khususnya Jawa Tengah pada akhir abad ke XVIII atau awal abad ke XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke XX, sedangkan batik cap dikenal baru setelah perang dunia pertama berakhir atau sekitar tahun 1920.

Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam lingkungan keraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja serta keluarga dan para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka  kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Sementara pembatikan di Kebumen dikenal sekitar awal abad ke XIX yang dibawa oleh pendatang-pendatang dari Yogyakarta dalam rangka dakwah Islam.

Ny. Salbiyah adalah salah satu pembatik generasi ketiga yang masih aktif membatik di Dusun Tanuraksan, Gemeksekti, Kebumen. Beliau adalah putri dari H. Abdul Rozak yang dikenal sebagai raja batik Tanuraksan, Kebumen. Pabrik tenun milik H. Abdul Rozak yang memproduksi kain tebal dan blacu juga pernah merajai pasaran kain di daerah Kebumen.

Menurut Ny. Salbiah, motif batik Kebumen pada dasarnya ada tiga, yaitu; muakan, pelataran seperti daun-daun yang lebar dan jogetan atau sekar joget. Masih ada motif kombinasi yang bercorak lengkap yakni kawung, ada kawung uwur dan kawur jenggot.

Batik semakin mampu memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Oleh karenanya produk batik perlu terus dilestarikan dan dikembangkan agar lebih eksis dalam memenangkan pasar di era perdagangan lintas kawasan. Batik harus ditampilkan melalui penguatan ragam desain maupun motif etnik yang kreatif serta pemakaian zat warna alam sebagai kekuatan utamanya.

Di samping itu, batik tulis sebagai produk khas karya seni tradisional harus terus mengglobal menjadi salah satu produk penghasil pendapatan daerah sehingga akan semakin memberikan manfaat ekonomi dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Latar Belakang

Dalam perkembangannya, batik terus tumbuh dan berkembang dan berperan penting dan sebagai bagian dari kehidupan sosial budaya maupun suatu usaha industri.

Pada tahun 2007, menurut catatan di Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen, lebih kurang ada 255 unit usaha batik di wilayah Kabupaten Kebumen dan sanggup menyerap tenaga kerja sebanyak 569 orang dengan total nilai produksi Rp 3.861.452.000.

Persebaran usaha batik di Kabupaten Kebumen meliputi Desa Seliling, Desa Kambangsari, Desa Tanuraksan, Desa Surotrunan Desa Roworejo, dan Desa Pejagoan. Desa-desa tersebut tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kebumen, Kecamatan Alian, dan Kecamatan Pejagoan.

Dari sisi potensi, komoditas batik masih bisa dikatakan cukup bertahan meskipun sering terganggu oleh berbagai kejenuhan di tingkat pemasaran. Permasalahan batik sebagai usaha ekonomi kerakyatan yang mempertahankan corak budaya maupun sebagai komoditas industri ini terklasifikasikan sebagai berikut :

1.      Menyangkut regulasi pengrajin batik yang relatif sudah banyak berusia lanjut. Solusinya adalah perlunya sosialisasi dan fasilitas intensif melalui pelatihan-pelatihan untuk menggugah minat kalangan muda.

2.      Belum adanya perlindungan yang konsisten terutama jika terjadi satu permasalahan yang dihadapi baik oleh kelompok usaha / sentra produksi secara cepat dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat merugikan semua pihak baik pemerintah, pengrajin, dan seluruh stake holder.

3.      Kalangan industri batik Kebumen belum memanfaatkan jasa perbankan atau pinjaman bergulir dari Dinas Perindagkop, sehingga pertumbuhan terutama dalam menciptakan wirausaha baru.

4.      Belum banyak melakukan terobosan dalam mengantisipasi kegiatan usaha khususnya peningkatan pewarnaan zat warna alam yang bersumber dari alam sekitar.

5.      Khususnya penanganan limbah belum dilakukan secara benar, hal ini dapat berakibat timbulnya pencemaran. Tingkat pengetahuan dan pengelolaan limbah perlu dilakukan sinergi dan integrasi secara terpadu dengan berbagai instansi karena kalau tidak dilakukan penanganan secara baik dapat berakibat fatal terhadap kelestarian lingkungan.

B.     Rencana Perubahan

Strategi pengembangan batik dapat diuraikan melalui beberapa kebijakan pokok, antara lain :

1.      Perlindungan Karya / Hak Cipta

Berinformasi banyak motif batik Kebumen digunakan oleh daerah lain seperti Yogyakarta, Solo dan Pekalongan sehingga ciri khas motif Kebumen tergeser. Hal ini dikarenakan belum diberikan perlindungan melalui pendaftaran merk, rahasia dagang. Kesemuanya ini diperlukan team work dan keterpaduan langkah dalam pengambilan keputusan menyelamatkan kekayaan yang nyata-nyata milik motif Kebumen.

2.      Label

Label perlu juga diperhatikan untuk menjamin kelestarian produk batik asli Kebumen yang mencantumkan label berisi tentang identitas produk batik Kebumen yang mencakup :

a.       Gambar dua burung lawet ciri khas Kabupaten Kebumen.

b.      Dibuat dengan tangan / cap

c.       Dibuat melalui proses lilin

d.      Teknik pewarnaan dicelup dengan tangan.

e.       Bermotif jogotan  

3.      Penggunaan Zat Warna Alam

Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan bahan zat warna alam yang telah terbukti dapat mengurangi timbulnya pencemaran lingkungan akibat adanya proses produksi.

Hal ini dibutuhkan kerja sama antar lembaga (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan dinas lainya). 

4.      Membuat Pasar Tradisional

Dimungkinkan untuk promosi / aspek pemasaran dibuat pasar tradisional batik sehingga para pengrajin dapat tersentral untuk menjual hasil produksinya dan diharapkan menjadi kota wisata belanja batik.  

5.      Peningkatan Promosi dan Pemasaran

Untuk mempromosikan kerajinan batik Kebumen, Dina Perindagkop telah melakukan kegiatan mengikuti pameran di tingkat nasional dan regional.

6.      Pengembangan Kemampuan SDM

Untuk meningkatkan kemampuan pengrajin, Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen telah melakukan serangkaian kegiatan yaitu : melaksanakan pelatihan desain dan pewarnaan yang tenaga pengajarnya dari luar kota antara lain dari Yogyakarta. Juga mengirimkan peserta untuk mengikuti Diklat pewarnaan dari bahan alami di Imogiri, Yogyakarta.

7.      Pengembangan Produk dan Teknologi

Untuk pengembangan produksi dan teknologi, Dinas Perindagkop telah memberikan bantuan peralatan batik, wol cetak untuk pembuatan batik tulis, pelatihan pembuatan batik dengan bahan baku sutra dengan harapan meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produksi.

8.      Pengembangan Teknis dan Permodalan

Untuk permodalan memanfaatkan jasa perbankan melalui program kredit lunak yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dinas Perindagkop telah memberikan bantuan permodalan melalui dana bergulir.

9.      Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam

Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk ikut melestarikan tanaman yang diperuntukkan bahan pewarna alam untuk pembuatan batik. 

BAB III

KESIMPULAN

Untuk bisa mewujudkan batik Kebumen supaya bisa menjadi produk unggulkan apalagi bisa menjadi “ikon” Kabupaten Kebumen adalah harus ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten Kebumen, khususnya dari Dinas Perindagkop.

Karena dengan perhatian khusus dari pemerintah kabupaten, Industri batik selain dapat memberikan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja juga dapat meningkatkan pemerataan pendapatan yang berarti program memberdayakan perekonomian bercorak kerakyatan dapat diwujudkan.

Secara umum program pengembangan Industri batik Kebumen jangka menengah dan jangka panjang meliputi :

a.       Peningkatan promosi dan pemasaran

b.      Pengembangan kemampuan SDM

c.       Pengembangan produksi dan teknologi

d.      Pengembangan teknis dan permodalan serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam. 

Kunjungi kami di:

 gamespedia.org                              

BMT AL-AMIN GOMBONG

 

MERENCANAKAN PERUBAHAN PADA BMT AL-AMIN GOMBONG

UNTUK MEWUJUDKAN VISI

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah

Manajemen Perubahan dan Inovasi

Dosen : Muh Rosyid, S.Pd., M.M.Pd.

Disusun oleh

Nama : Ugeng Supriyadi

N I M : 080055677

Semester : VI

Tayang  :  16-04-2011

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PUTRA BANGSA

Program Studi Manajemen (S1)

Kebumen

2011

BAB I

PENDAHULUAN

BMT Al-Amin Gombong adalah lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi yang memiliki visi terlaksananya nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan bermuamalah sehari-hari. Didirikan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian akan kondisi perekonomian disekelilingnya yang didominasi oleh sistem ribawi yang diyakini sebagai hal yang dilarang menurut ajaran Islam.

Sebagai sebuah lembaga keuangan berkarakter agent of change yaitu mengubah kondisi masyarakat agar terbebas dari jeratan sistem ribawi haruslah memiliki misi yang kuat mengingat hal tersebut adalah perjuangan yang sangat berat. Misi tersebut adalah :

1.    Bagaimana membangun lembaga yang tangguh, profesional, modern, dan juga terpercaya.

2.    Senantiasa memdakwahkan nilai-nilai ekonomi syariah kepada masyarakat secara kontinyu dan melalui tahapan-tahapan.

3.    Mengupayakan terciptanya masyarakat yang sadar dan peduli terhadap nilai-nilai ekonomi syariah.

4.    Menjalin sinergi dengan lembaga yang memiliki kesamaan visi atau misi

Bagaimana tidak berat menghadapi sistem ribawi yang sudah sedemikian menggurita?

Maka setiap penggerak atau sumber daya manusia yang menjalankan lembaga ini dituntut untuk memiliki karakter lincoln tipe, yaitu kejujuran, rendah hati, cinta kasih, dan keberanian yang teguh dalam menghadapi fakta-fakta menyimpang yang merusak kehidupan. Dan mereka harus mampu memaknai :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada (keadaan) satu kaum

(masyarakat), sehingga mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri (sikap mental) mereka”

BAB II

PEMBAHASAN MASALAH

A.    Latar Belakang

Setelah 14 tahun BMT Al-Amin Gombong berjalan dari modal awal berdiri pada tahun 1997 sebesar sembilan jutaan rupiah hingga kini hampir mencapai delapan milyar rupiah, kendala dan tantangan yang di hadapi pun mulai banyak bermunculan diantaranya:

a.    Kondisi mental masyarakat

Ketidakpedulian masyarakat pada makna keadilan yang terkandung dalam system ekonomi syariah. Dalam konteks keuangan, masyarakat berprinsip “yang penting dapat duit dan murah!”.

b.    Pesaing

Bersaing dengan pesaing yang selevel, mungkin tidak begitu memberatkan. Namun bersaing dengan bank umum yang saat ini gencar memasuki pasar mikro menjadikan kondisi persaingan kurang sehat. Seperti melegalkan hukum rimba, yang kuat dan yang besar mengalahkan yang kecil.

c.    Regulasi pemerintah

Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Namun pada faktanya perhatian dan keberpihakan pemerintah boleh dibilang kurang. Hal tersebut berpengaruh pula pada regulasi yang dapat mendukung perkembangan lembaga-lembaga yang berbadan hukum koperasi.

d.    SDM internal

Semangat dan karakter SDM untuk membuat perubahan, ada. Namun kemampuan keilmuan dan keahlian dalam perekonomian berbasis syariah masih kurang. Hal terse but berpengaruh terhadap perkembangan lembaga dalam menguasai pasar.

e.    Teknologi Informasi

Faktor SDM yang ahli dalam TI dan besarnya biaya pengadaan dan perawatan sebuah teknologi menjadi sebuah kendala tersendiri.

B.    Rencana Perubahan

a.    Menggencarkan upaya sosialisasi ekonomi syariah khususnya keuangan syariah pada masyarakat, seperti :

-       Menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang merupakan simpul-simpul masyarakat.

-       Melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan emosional spiritual melalui majelis-majelis taklim

-       Menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga seperti sekolah, kampus, instansi baik negeri maupun swasta dengan memanfaatkan forum pertemuan di masing-masing lembaga untuk melakukan sosialisasi

-       Bekerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi untuk upaya pendidikan generasi yang paham dan memiliki keahlian ekonomi syariah

b.    Menghadapi persaingan dengan mengoptimalkan layanan pada mitra atau anggota dengan kemudahan, keramahan dari hati, dan merakyat, yang menjadi keunggulan sebuah lembaga mikro yang akan membedakan dengan bank umum.

c.    Berjuang sendiri, sulit untuk meraih kemenangan. Maka BMT Al-Amin harus aktif di forum-forum yang memungkinkan untuk munculnya kemudahan dan keberpihakan pada lembaga keuangan koperasi syariah. Di tingkat local-regional: Asosiasi BMT tingkat kabupaten dan propinsi. Di tingkat nasional:  BMT Centre, Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (Absindo), dan Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT.

d.    Untuk peningkatan SDM adalah dengan rekrutmen SDM yang sesuai kompetensi, mengikuti pelatihan-pelatihan, magang, peningkatan pendidikan formal, dan sertifikasi kompetensi. Semuanya harus diikuti follow up dalam bentuk aplikasi keilmuan dan keahlian.

e.    Untuk mengatasi kendala teknologi adalah dengan meningkatkan standar kompetensi dasar SDM dalam menguasai teknologi. Disamping itu dengan merekrut atau mendidik tenaga ahli yang akan menjalankan atau mengendalikan teknologi yang dimiliki oleh lembaga. Sebagai solusi mahalnya biaya untuk TI, maka sebagai langkah jangka pendek dan menengah adalah bekerjasama dengan lembaga lain yang telah lebih dulu memiliki TI, seperti bekerjasama dengan PT. Value Sream untuk fasilitas pembayaran listrik, telpon, internet, dll, dengan Bank Syariah Mandiri untuk kerjasama kartu ATM.

BAB III

KESIMPULAN

Bahwa inti dari setiap rencana perubahan yang telah disusun di atas adalah ditentukan oleh faktor SDM sebagai pelaku dan sebab awal terjadinya perubahan kearah yang lebih baik untuk mencapai tujuan . Sebagaimana bait puisi dibawah ini :

When you change your thinking (pikiran)

You change your beliefs (keyakinan diri)

When you change your beliefs

You change your expectations (harapan)

When you change your expectations

You change your attitude (sikap)

When you change your attitude (sikap)

You change your behavior (tingkah laku)

When you change your behavior

You change your performance (kinerja)

When you change your performance

You change your destiny (nasib)

When you change your destiny

You change your life (hidup)

Daftar Pustaka

Manajemen Perubahan, Renald Kasali

ORANG GILA DIPASUNG

Orang Gila DIPASUNG?

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Senin 4 April 2011 telah mengadakan Sarasehan dan Launching Hotline Service Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat.

Dasar Kegiatan:

Hotline Kemenkes RI (500 454)

Terbatas wilayah Jakarta dan sekitarnya

Sarana awal sambil menunggu link nasional

Program Indonesia Bebas Pasung 2014

Riskesdas 2007

0.46% penduduk indonesia gg jiwa

0,33% penduduk jawa tengah

11.6% penduduk indonesia gg mental emosional

12.0% penduduk jawa tengah

Riskesdas 2007:

Kab / Kota

Gg jiwa

Gg mental emosional

1. Kebumen

4.1

17.7

2. Purworejo

6.0

6.2

3. Magelang kab

1.6

19.7

4. Magelang kota

2.9

3.4

5. Temanggung

5.3

15.6

6. Wonosobo

4.0

10.4

Penduduk miskin yang semakin meningkat à penerima kartu jamkesmas ???

Jumlah gelandangan psikotik à di jalanan.

Kebosanan keluarga à proses penyakti yang tidak jelas à tidak bisa sembuh à mengganggu à pasung dan penelantaran

Definisi Operasional:

Pasung adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghukum, berbentuk kayu apit dan berlobang (kamus besar bahasa Indonesia)

DIperluas menjadi upaya membatasi mobilisasi seseorang dengan cara mengikat anggota tubuh maupun membatasi mobilitas fisiknya dengan membuatkan ruangan tersendiri dan terpisah

Penelantaran adalah tindakan mengabaikan, mengacuhkan, tindak mau merawat, tidak mau bertanggung jawab dll yang menyebabkan hilangnya hak seseorang untuk mendapatkan perhatian à gelandangan

Alternatif Jalan keluar:

Hotline (Telp, SMS, sosial network, email)

Jangka pendek à pengaduan pasung dan gelandangan psikotik

Jangka panjang à konseling hotline 24 jam

Ujung tombak pengaduan à PKK, dinkes, disnakertransos, toma, masyarakat umum

Pembentukan tim evakuasi pasung dan gelandangan psikotik

Bekerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas sosial

Hotline RSJS Magelang:

Hotline Kemenkes RI à 500 454

Hotline RSJS Magelang

Telp / SMS à 0293 – 5533 454

Email à hotline.rsjsmgl@gmail.com

Facebook à hotlin rsjsmgl

RSJS Magelang

telp à 0293 – 363601

Website à www.rssm-hospital.com

Email à rssm@rssm-hospital.com

Alur Hotline

:


Tim Evakuasi RSJS Magelang:

Berkoordinasi dengan dinas kesehatan / puskesmas setempat

Berkoordinasi dengan dinas sosial setempat

Membantu / memfasilitasi mobilisasi pasien (pasung / gelandangan) dari TKP ke RSJS Magelang seijin dan sepengetahuan dari keluarga, RT / RW / Lurah, dinas kesehatan / puskesmas dan dinas sosial setempat

Susuan tim evakuasi:

Konsultan : psikiater piket, dokter jaga IGD
Pelaksana : perawat, petugas rekam medik, satpam, driver
Sumber pembiayaan evakuasi:

DIPA RSJS Magelang

Pembiayaan setiap pelaksanaan evakuasi, sesuai dengan SK direktur utama RSJS Magelang nomor HK.03.06/III/0431/2011 tentang satuan biaya kegiatan di Instalasi kesehatan jiwa masyarakat

Harapan: PKK

Organisasi yang terorganisir sampai tingkat RT

Sifat alamiah ibu-ibu yang lebih care dan perhatian

Sebagai ujung tombak suksesnya perluasan dan pengaduan apabila menemukan pasien pasung / gelandangan psikotik

Harapan: Dinas Kesehatan / Puskesmas

Menyebarluaskan informasi ttg hotline servis

Melakukan survey ke TKP dan berkoordinasi dengan keluarga, RT/RW/Lurah à perijinan

Mengkonfirmasikan tentang rencana pembiayaan à mandiri, jamkesmas dll

Sebagai penanggung jawab masalah kesehatan à memberikan ijin kepada RSJS Magelang untuk pelaksanaan evakuasi

Harapan: Disnakertransos

Menyebarluaskan informasi ttg hotline servis

Memfasilitasi surat rekomendasi apabila terdapat pasien yang tidak mampu dan tidak memiliki jamkesmas (sesuai peraturan yang berlaku)

Bertindak sebagai penanggung jawab pasien apabila tidak ada keluarga (gelandangan)

Menyiapkan tempat tinggal (panti eks psikotik) untuk pasien setelah di rawat inap

Terima kasih

Marilah bersama kita sukseskan INDONESIA BEBAS PASUNG 2014

Dan penanganan GELANDANGAN PSIKOTIK


Kepala Bidang Sosial

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Kabupaten Kebumen,

MUH ROSYID, S.Pd., M.M.Pd.

Pembina

                                                                             NIP. 19590627 198303 1 005

Kunjungi kami di:

SUDAHKAH SKPD MENERAPKAN PP 60 TH 2008?

Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH terdiri atas unsur:
1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Resiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi, dan
5. Pemantauan Pengendalian Intern.
Kegiatan Pengendalian
Adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi untuk mengurangi resiko.
Dokumen yang dimiliki sebagai dokumen awal yang dapat menunjukkan kemungkinan tercapai tidaknya suatu lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dan manajemen yang sehat.
Harapan :
- Kegiatan-kegiatan pengendalian yang sudah teridentifikasi sebagai hal yang sudah diterapkan
- Pegawai dan atasan memahami tujuan kegiatan pengendalian
- Ada/ tidaknya pengembangan kegiatan pengendalian yang tepat untuk setiap kegiatan dan penerapan yang sebagaiaman mestinya.
Kegiatan Pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi dapat berbeda dengan instansi lainnya.
Perbedaan penerapan antara lain disebabkan oleh perbedaan al : Visi.misi dan tujuan; tingkat kerumitan organisasi, budaya dan resiko.
Kegiatan Pengendalian: Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan: Pembinaan SDM; Pengendalian atas pengelolaan system informasi; Pengendalian fisik atas asset; Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja; Pemisahan fungsi; Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting ; Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian ; Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; Dokumentasi yang memadai atas SPI serta transasksi dan kejadian penting.
KEGIATAN/AKTIVITAS
1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
a. Reviu tingkat Pimpinan Puncak :
- Keterlibatan dalam penyusunan renstra dan RKT
- Keterlibatan dalam pengukuran kinerja dan pelaporan yg dicapai
- Reviu kinerja dibandingkan rencana
b. Reviu Tingkat Kegiatan
- Pimpinan instansi mereviu laporan kinerja, menganaslis kecenderungan dan menukur hasil dibandingkan target, anggaran, prakiraan dan kinerja periode yang lalu
- PPK dan PPTK mereviu serta membandingkan kinerja keuangan, anggaran dan operasional dan hasil yang direncanakan
c. Kegiatan pengendalian yg tepat telah dilaksanakan, al. rekonsiliasi dan pengecekan ketepatan informasi.
2. Pembinaan SDM :
a. Pemahaman bersama atas visi, misi , tujuan, nilai dan strategi instansi telah tercermin dalam renstra, RKT dan telah dikomunikasikan kpd seluruh pegawai ;
b. Strategi pembinaan SDM yang tertuang dalam rentsra , RKT ;
c. Strategi perencanaan SDM ( dilakukan identifikasi kebutuhan pegawai saat ini dan yad ) ;
d. Kerjasama tim ;
e. Pengawasan atas langsung yg berkesinambunangan ;
f. Kaderisasi pegawai ;
g. Evaluasi kinerja pegawai
3. Pengendalian atas pengelolaan system informasi :
a. Pengendalian Umum
- Pengamanan Sistem Informasi
- Pengendalian atas akses
- Pegendalian atas Pengembangan dan Perubahan Perangkat Lunak Aplikasi
- Pengendalian atas Perangkat Lunak Sistem
- Pemisahan tugas
- Koninuitas pelayanan ( minimalisasi potensi kerusakan sistem, antsisipasi terhentinya sistem )
b. Pengendalian Aplikasi
- Pengendalian otorisasi ( pemberian nomor urut tercetak )
- Pengendalian kelengkapan
- Pengendalian akurasi
- Pengendalian keandalan pemrosesan dan file data
4. Pengendalian Fisik Atas Aset :
- Kebijakan, prosedur pengamanan fisik : telah ditetapkan ; dimplimentasikan dan dikomunikasikan
- Pengamanan scr fisik atas aset yg beresiko
- Penghitungan secara periodik atas aset
- Penempatan uang dan surat berharga pd tempat yg terkunci
- Identitas aset yg dilekatkan pd masing2 brg inventaris
- Perlindungan fasilitas dr kebakaran dst
5. Penetapan dan Reviu Indikator dan Ukuran Kinerja :
a. Ukuran dan indikator kinerja telah ditetapkan untuk msng instansi, kegiatan dan pegawai
b. Reviu dan validasi scr periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran danindikator kinerja .
c. Data capaian kinerja dibandingkan scr terus menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.
d. Dst.
6. Pemisahan Fungsi
Untuk menjamin bahwa seluruh aspek transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang
a. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian.
b. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi
atau kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.
c. Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya checks and balances.
d. Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya.
e. Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas.
f. Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi
7. Otorisasi Atas Transaksi dan Kejadian Penting
8. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Atas Transaksi dan Kejadian
9. Pembatasan Akses Atas Sumber Daya dan Pencatatannya
10. Akuntanbilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya.
11. Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Intern Serta Transaksi dan Kejadian Penting
a. Terdapat dokumentasi tertulis yang mencakup Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah dan seluruh transaksi dan kejadian penting.
b. Dokumentasi tersedia setiap saat untuk diperiksa.
c. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintah pada tingkatan kegiatan serta pengendaliannya yang tercermin dalam kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya.
d. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern mencakup dokumentasi yang menggambarkan sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
e. Terdapat dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian.
f. Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronis, yang berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatannya dan bagi pihak lain yang terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan.
g. Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola dan dipelihara secara baik serta dimutakhirkan secara berkala.
PEMANTAUAN
Dilaksanakan melalui :
a. pemantauan berkelanjutan,
Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas
b. evaluasi terpisah,
Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
KEGIATAN/AKTIVITAS
1. Pemantauan berkelanjutan
a. Strategi pimpinan :
- Memiliki strategi yang menyediakan umpan balik rutin, pemantauan kinerja, dan mengendalikan pencapaian tujuan.
- Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau operasional bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari
- Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan bahwa tugas mereka adalah untuk memantau efektivitas kegiatan pengendalian secara teratur.
- Adanya strategi pemantauan yang mencakup identifikasi kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi yang memerlukan reviu dan evaluasi khusus.
- Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi
b. Proses kegiatan rutin :
- Laporan operasional sudah terintegrasi atau direkonsiliasi dengan data laporan keuangan dan anggaran dan digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan, serta pimpinan Instansi Pemerintah memperhatikan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang bisa mengindikasikan adanya masalah pengendalian intern.
- Pimpinan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional membandingkan informasi kegiatan atau informasi operasional lainnya yang didapat dari kegiatan sehari-hari dengan informasi yang didapat dari sistem informasi dan menindaklanjuti semua ketidakakuratan atau masalah lain yang ditemukan.
- Pegawai operasional harus menjamin keakuratan laporan keuangan unit dan bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan.
c. Komunikasi dengan pihak eksternal harus dapat menguatkan data yang dihasilkan secara internal atau harus dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
- Pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil oleh Instansi Pemerintah harus diselidiki.
- Badan legislatif dan badan pengawas engkomunikasikan informasi kepada Instansi Pemerintah mengenai kepatuhan atau hal lain yang mencerminkan berfungsinya pengendalian intern dan pimpinan Instansi Pemerintah menindaklanjuti semua masalah yang ditemukan.
- Kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul harus direviu.
d. Struktur organisasi dan supervisi yang memadai dapat membantu mengawasi fungsi pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
- Pengeditan dan pengecekan otomatis serta kegiatan penatausahaan digunakan untuk membantu dalam mengontrol keakuratan dan kelengkapan pemrosesan transaksi.
- Pemisahan tugas dan tanggung jawab digunakan untuk membantu mencegah penyelewengan.
- Aparat pengawasan intern pemerintah harus independen dan memiliki wewenang untuk melapor langsung ke pimpinan Instansi Pemerintah dan tidak melakukan tugas operasional apapun bagi kepentingan pimpinan Instansi Pemerintah.
e. Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan secara berkala dibandingkan dengan aset fisiknya dan, jika ada selisih, harus telusuri. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
- Tingkat persediaan barang, perlengkapan, dan aset lainnya sudah dicek secara berkala; selisih antara jumlah yang tercatat dengan jumlah aktual harus dikoreksi dan penyebab selisih tersebut harus dijelaskan.
- Frekuensi pembandingan antara pencatatan dan fisik aktual didasarkan atas tingkat kerawanan aset.
- Tanggung jawab untuk menyimpan, menjaga, dan melindungi aset dan sumber daya lain dibebankan kepada orang yang ditugaskan.
f. Pimpinan Instansi Pemerintah mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal yang secara teratur diberikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya.
g. Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
- Masalah, informasi, dan masukan yang relevan berkaitan dengan pengendalian intern yang muncul pada saat pelatihan, seminar, rapat perencanaan, dan rapat lainnya diterima dan digunakan oleh pimpinan untuk mengatasi masalah atau untuk memperkuat sistem pengendalian intern.
- Saran dari pegawai mengenai pengendalian intern harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong pegawai untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan melaporkannya ke atasan langsungnya.
h. Pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
- Pegawai secara berkala menyatakan kepatuhan mereka terhadap kode etik.
- Tanda tangan diperlukan untuk membuktikan dilaksanakannya fungsi pengendalian intern penting, misalnya rekonsiliasi.
2. Evaluasi terpisah
dst
3. Tindak lanjut rekomendasi audit dan reviu lainnya
1. memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. mereviu dan mengevaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan.
b. menetapkan tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi.
c. Tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah yang menarik perhatian pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
d. Dalam hal terdapat ketidaksepakatan dengan temuan atau rekomendasi, pimpinan Instansi Pemerintah menyatakan bahwa temuan atau rekomendasi tersebut tidak tepat atau tidak perlu ditindaklanjuti.
e. mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi dengan auditor (seperti BPK, aparat pengawasan intern pemerintah, dan auditor eksternal lainnya) dan pereviu jika diyakini akan membantu dalam proses penyelesaian audit.
2. tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. melakukan evaluasi temuan dan rekomendasi dan memutuskan tindakan yang layak untuk memperbaiki atau meningkatkan pengendalian.
b. Tindakan pengendalian intern yang diperlukan, diikuti untuk memastikan penerapannya.
3. menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
a. Masalah yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian tertentu dikoreksi dengan segera.
b. Penyebab yang diungkapkan dalam temuan atau rekomendasi diteliti oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
c. Tindakan diambil untuk memperbaiki kondisi atau mengatasi penyebab terjadinya temuan.
d. Pimpinan Instansi Pemerintah dan auditor memantau temuan audit dan reviu serta rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan.
e. Pimpinan Instansi Pemerintah secara berkala mendapat laporan status penyelesaian audit dan reviu sehingga pimpinan dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi.
Tindak Lanjut
Untuk semua SKPD harus sudah menerapkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) ini.

Kepala Bidang Sosial

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Kabupaten Kebumen,

MUH ROSYID, S.Pd., M.M.Pd.

Pembina

                                                                                NIP. 19590627 198303 1 005

Kunjungi kami di: